Akuntansi Komparatif: Eropa
BEBERAPA PENGAMATAN TENTANG STANDAR DAN PRAKTIK AKUNTANSI
Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan (sering kali termasuk hukum dan anggaran dasar) yang mengatur pengolahan laporan keuangan .
Tiga alasan praktik akuntansi dapat menyimpang dari standar akuntansi :
1. Di banyak negara hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak efektif.
2. Perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan.
3. Beberapa
negara mengizinkan perusahaan untuk keluar jalur standar akuntansi jika
hal tersebut bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan
perusahaan dengan lebih baik.
Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Susunan standar akuntansi menggabungkan dua kombinasi, yaitu :
1. Sektor swasta: profesi akuntansi dan kelompok lain (pengguna dan penyusun laporan keuangan)
2. Sektor
umum: perwakilan seperti petugas pajak, perwakilan pemerintah yang
bertanggungjawab atas hukum komersial dan komisi keamanan.
IFRS DALAM UNI EROPA
Kecenderungan
dalam laporan keuangan menghadap ke arah kewajaran penyajian,
setidaknya bagi laporan keuangan gabungan. kecenderungan ini sangat
benar dalam Uni eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah
aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang
terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan
keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005.
Untuk
memahami akuntansi di Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan
persyaratan akuntansi setempat. Banyak perusahaan akan memilih untuk
mengikuti persyaratan setempat di perusahaan-perusahaan di mana di mana
IFRS.
LAPORAN KEUANGAN
Laporan
keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan
kas, laporan perubahan ekuitas (atau laporan laba rugi dan pengeluaran
yang diakui), dan catatan penjelasan
PATOKAN AKUNTANSI
Dalam IFRS,
semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelanjaan. Aset dinilai
berdasarkan harga perolehan atau harga pasar. jika metode harga pasar
yang digunakan, revaluasi(penilaian kembali asset tetap) harus digunakan
secara teratur dan semua barang dari kelas tertentu harus dinilai
kembali.
FIFO dan
beban rata-rata merupakan dasar biaya yang sesuai menurut IFRS, tapi
LIFO tidak. Pinjaman keuangan dikapitalisasi dan diamortisasi, sementara
pinjaman operasional dibebankan pada dasar yang sistematis, biasanya
membayar utang pinjaman pada dasar garis lurus.
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN LIMA NEGARA
1. PERANCIS
Akuntansi nasional Perancis diatur dalam Plan Comptable General, berisi:
a) Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan.
b) Definisi asset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran.
c) Aturan-aturan valuasi dan pengakuan.
d) Daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi.
e) Contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Perancis:
1) Counseil National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional).
2) Comite de la Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi).
3) Autorite des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan).
4) Ordre des Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik).
5) Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional Undang-undang Auditor).
2. JERMAN
Akuntansi nasional Jerman diatur dalam German Commercial Code (HGB), berisi:
a)
memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan ekuitas atau utang pada pasar
modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam
laporan keuangan gabungan mereka.
b) memungkinkan adanya penetapan perusahaan sector swasta untuk menyusun standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Jerman:
1)
German Accounting Standards Committee atau GASC, atau dalam bahasa
Jerman, Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee atau DRSC
(Otoritas penyusun standar Jerman)
2) Financial Accounting Control Act (Badan pengontrol kepatuhan).
3) Financial Reporting Enforcement Panel atau FREP (Dewan sector swasta)
4) Federal Financial Supervisory Authority (Dewan sector public)
5) Wirtschaftsprufer atau WPs (Badan pemeriksa perusahaan)
3. REPUBLIK CEKO
Undang-undang
dan praktik akuntansi Republik Ceko lebih menyesuaikan dengan standar
Barat yang menggambarkan prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam European
Union Directives.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
a) Accountancy Act: menentukan persyaratan untuk akuntansi.
b)
Fourth and Sevent Directives dari Uni Eropa: menetapkan penggunaan
daftar perkiraan untuk pembukuan catatn dan penyusunan laporan keuangan.
c) Czech Securities Commission: bertanggung jawab mengawasi dan memantau pasar modal.
d) Act on Auditors: Mengatur proses audit.
e)
Chamber of Auditors: mengawasi pendaftaran, pendidikan, pengujian dan
menertibkan auditor, penyusunan standar audit dan regulasi praktik audit
seperti format laporan audit.
4. BELANDA
Belanda
memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang
cukup bebas tapi standar praktik professional yang sangat tinggi.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual
Financial Statements pada tahun 1970 yang berisi:
ü
Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari
posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus
dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat.
ü Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman.
ü Dasar-dasar untuk penulisan asset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.
ü
Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan pengaruh
material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus
diungkapkan dengan tepat.
ü
Informasi keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus
diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.
5. INGGRIS
Sejak tahun
1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang
perusahaan adalah EU Directives, terutama Fourth and Seventh Directive.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Undang-undang tahun 1981 memuat 5 prinsip akuntansi dasar, yaitu:
1) Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual.
2) Aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan asset dan kewajiban dihitung secara terpisah.
3)
Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam
pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian
yang ditemukan.
4) Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ketahun.
5) Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.
Enam dewan akuntansi di Kerajaan Inggris:
a) The Institute of Chartered Accountants in England dan Wales
b) The Institute of Chartered Accountants in Ireland
c) The Institute of Chartered Accountants in Scotland
d) The Association of Chartered Certified Accountants
e) The Chartered Institute of Management Accountants
f) The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
REFERENSI:
Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 6., Salemba Empat, Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar